Daerah 3T Menanti “Blusukan” Presiden Baru

    “Indonesia Era Baru”, begitulah harapan baru yang akan diemban oleh presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo atau yang akrab dikenal dengan Jokowi. Era baru seperti apakah yang akan diterapkan di Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi? Mengingat saat ini begitu banyak problematika yang melanda negeri ini. Sebut saja masalah yang terus merajalela, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, pelecehan seksual, dan sejumlah masalah lainnya. Mampukah Jokowi bersama Jusuf Kalla memecahkan semua problematika tersebut selama 5 tahun ke depan? Kita lihat saja nanti kiprah kedua tokoh ini.

    Tentu kita masih ingat dengan visi-misi dan program pasangan Jokowi – JK saat kampanye Pilpres 2014. Pasangan ini mengusung visi “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, 7 misi dan 9 program. Salah satu misi pertamanya adalah “mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan”. Yang perlu digaris bawahi dari misi pertama ini adalah “mengamankan sumberdaya maritim”. Mampukah Jokowi-JK menegakkan dan mengamankan sumberdaya maritim yang kita miliki? Mengingat sudah banyak sumberdaya alam kita yang dicuri dan dikuasai oleh orang asing.
Kita semua tahu kalau sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Julukan ini memang tepat, mengingat wilayah negara kita 70% adalah laut. Luas wilayah lautan Indonesia kurang lebih 3.257.357 km2. Kita semua pun tahu dengan pepatah ini, “nenek moyangku seorang pelaut”. Tapi pertanyaannya adalah sudahkah kita mengolah sumberdaya maritim itu dengan baik? Sudah. Banyak warga kita yang sudah mengelola, dan mengolah sumberdaya alam tersebut. Sayangnya para warga tersebut hanya menjadi pegawai di perusahaan-perusahaan kelas kakap baik pertambangan maupun perikanan. Lantas siapakah pimpinan dari perusahaan tersebut? Tidak lain yang pimpin atau yang punya perusahaan tersebut adalah orang asing. Banyak orang asing yang menguasai sumberdaya alam kita. Padahal, katanya “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sudahkah Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) ini dilakukan oleh pemerintah? Jika sudah, harusnya tidak ada lagi orang asing yang menguasai alam kita.

Sumberdaya alam kita sangatlah melimpah. Bahkan bisa dibilang Indonesia kaya raya dengan sumberdaya alam. Baik daratan maupun lautan, sumberdaya alam kita tak pernah habis walau dikeruk habis-habisan. Apalagi lautan, dengan segala potensi yang terkandung di dalamnya. Banyak lautan kita yang belum diolah dan dikelola dengan baik, padahal sangat berpotensi jika dijadikan tempat rekreasi dan wisata, penelitian bawah laut, konservasi satwa laut, pertambangan, atau diolah menjadi produk olahan laut. Inilah tantangan yang harus diselesaikan oleh Presiden terpilih jika memang ingin mengamankan sumberdaya maritim yang kita miliki. Hal ini juga sesuai dengan misi ke-6 presiden terpilih yaitu “mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”. Semoga ini tidak sekedar menjadi misi semata.

Sumberdaya alam maritim khususnya di Wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku masih banyak yang belum terjamah dan belum diolah secara maksimal. Betapa susahnya tinggal didaerah terpencil yang minim akses di kedua pulau besar tersebut. Padahal sekarang sudah memasuki era informasi dan teknologi modern. Akan tetapi masih banyak daerah-daerah yang belum bisa merasakan kecanggihan teknologi seperti yang ada di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Itulah yang masih terjadi di Loloda Kepulauan, salah satu daerah terpencil yang ada di Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Karena tak ada signal, tak ada listrik. Untuk lampu penerangan di sebuah desa kecamatan kepulauan ini masih  menggunakan diesel yang hanya menyala dari jam 18.30-24.00. Padahal mesin ini ditemukan oleh Rudolf Diesel (sang penemu mesin diesel) sejak tahun 1897 silam. Katanya, Indonesia sudah 69 tahun usia kemerdekaannya, kenapa listrik (PLN) belum juga masuk ke pulau ini? Semoga ini menjadi fokus perhatian sang presiden terpilih.

    Gaya kepemimpinan Jokowi yang dikenal dengan suka “blusukan” ke tempat-tempat keramaian, seperti pasar, tempat bencana, sidak ke kantor-kantor dan sebagainya akankah mampu mengamankan sumberdaya maritim dari pihak asing? Akankah Jokowi juga “blusukan” ke daerah-daerah terpencil, terdalam, dan terluar (daerah 3T) yang mayoritasnya adalah daerah maritim untuk melaksanakan misi-misinya tersebut. Kita tunggu saja program 100 hari kerja pasca pelantikan Oktober mendatang. Semoga saja “blusukan ke daerah 3T” juga menjadi bagian 100 hari kerja masa pemerintahan Jokowi-JK. Jika ingin memajukan daerah maritim, maka daerah-daerah 3T tersebut juga harus ditingkatkan kemajuannya. Jangan hanya di kota-kota besar saja yang menjadi fokus peningkatan kualitas, sementara daerah-daerah terpencil, terluar dan terpelosok tidak pernah diperhatikan. Warga Loloda Kepulauan dan daerah 3T yang lainnya menanti “blusukan” sang presiden terpilih untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

*termuat dalam:http://malutpost.co.id/2014/09/01/daerah-3t-menanti-blusukan-presiden-baru/